Reformasi Birokrasi Polri

 

REFORMASI BIROKRASI POLRI

1. Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I
Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun 2004 sampai pada tahun 2009. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I mengacu pada Permenpan Nomor : Per/15/M.Pan/7/2008  tentang Buku Panduan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang meliputi  5 Area Perubahan  yaitu : Manajemen Perubahan dan Transformasi Budaya; Restrukturisasi Organisasi dan Tata Laksana; Quick Wins; Manajemen Sumber Daya Manusia dan Remunerasi serta Evalusi Kinerja dan Profil Polri Tahun 2025, yang sepenuhnya dilaksanakan dalam 9 (Sembilan) program dan 23  kegiatan, yaitu :

a. Program Arahan Strategi, dengan kegiatan Program percepatan Quick Wins ; Penilaian Kinerja Organisasi; dan Postur Birokrasi 2025.
b. Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan Proses sosialisasi dan internalisasi;
c. Program Penataan Sistem, dengan kegiatan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Sistem Remunerasi;
d. Program Penataan Organisasi, dengan kegiatan Redifinisi visi, misi dan strategi; Restrukturisasi; Analisa beban kerja;
e. Program Penataan Laksana, dengan kegiatan Penyusunan tatalaksana (Bussines Process) yang menghasilkan SOP; Elektronisasi Dokumentasi / Kearsipan (E-Archieve);
f. Program Penataan Sistem Sumber Daya Manusia,
dengan kegiatan Asessment kompetensi individu bagi pegawai / tenaga ahli; Membangun sistem penilaian kinerja; Mengembangkan sistem penyediaan dan seleksi; Mengembangkan pola diklat; Mengembangkan pola rotasi, mutasi, promosi; Memperkuat pola karier; Membangun/memperkuat database pegawai;
g. Program Penguatan Unit Organisasi,
dengan kegiatan Penguatan unit organisasi kepegawaian; Penguatan unit kerja kediklatan; Perbaikan sarana dan prasarana;
h. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
dengan kegiatan Menetapkan Regulasi, Deregulasi, menyusun Regulasi baru;
i. Program  Pengawasan Internal, dengan kegiatan menegakkan disiplin kerja;  Menegakkan kode  etik.

Dalam rangka pencapaian dan mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri pada tahun 2010 maka ditetapkan 9 (sembilan) Quick wins sebagai program unggulan yang mempunyai daya ungkit (key leverage) dan merupakan produk utama Polri yang hasilnya dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam wujud pelayanan cepat, mudah dan terjangkau. Adapun 9 (sembilan) Program unggulan tersebut yaitu :

Quick Respon
a.Sabhara, Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan Polisi Tugas Umum dalam kecepatan dan ketepatan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan   melalui   kegiatan  patroli sabhara dan penempatan pos-pos bergerak (mobile) serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menghubungi Polisi.
b.Transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB;
c.Transparansi pelayanan Penyidikan; Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani Polri dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
d.Transparansi Rekruitmen Personel  Polri;  Proses Rekruitmen Personel  Polri    mulai penerimaan Brigadir Polisi Pria dan Wanita, Perwira Polisi Sumber Sarjana dan Taruna Akpol dengan Prinsip Seleksi Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis dalam upaya untuk mewujudkan postur Polri yang profesional, modern dan bermoral menuju paradigma kultur Polisi Sipil yang demokratis, protagonis, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asazi manusia, diawali dengan membangun komitmen Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis dalam seleksi penerimaan Brigadir Polri, Perwira Polri Sumber Sarjana dan taruna Akpol.
e.Olah TKP;
f.Pelayanan Pemberian SKCK; Guna tertib administrasi dan pemeliharaan, SKCK yang telah diterbitkan Mabes Polri dilakukan data entry di jaringan LAN Baintelkam, agar dapat diakses seluruh jaringan Baintelkam dan dapat disajikan secara cepat bila sewaktu-waktu diperlukan.
g.Penanggulangan Terror; Dalam rangka kecepatan mendatangi TKP kasus ancaman teror, Densus 88 AT Polri maupun wilayah melaksanakan kegiatan Quick Respon di tempat-tempat yang rawan gangguan kamtibmas dengan melakukan pemetaan secara periodik daerah-daerah rawan ancaman teror di wilayah melalui kegiatan deradikalisasi (pencegahan).
h.Brimob Nusantara; Pelaksanaan program Quick Wins ”Brimob Nusantara” yang dilaksanakan oleh Korbrimob Polri beserta jajarannya sebagai bentuk pelayanan prima kepada Satuan Kewilayahan dan masyarakat dengan kecepatan, ketepatan, kemampuan dan peralatan yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi
i.Polmas Desa;  Program Quick Wins Polmas Desa/kelurahan bertujuan untuk    mewujudkan    kemitraan    Polri    dengan   warga masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja Polri ke depan dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri maka telah dikeluarkan kebijakan Polri tentang Program “Revitalisasi Polri menuju pelayanan prima, guna terwujudnya kepercayaan masyarakat”, yang terdiri dari  3 (tiga) komponen meliputi Penguatan institusi, Terobosan kreatif dan Peningkatan integritas dengan 10 (sepuluh) program prioritas yaitu : a. Pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol; b.Meningkatkan pemberantasan kejahatan dan penyakit masyarakat; c.Penguatan kemampuan Densus 88 AT Polri; d. Pembenahan kinerja Reserse;e. Implementasi struktur organisasi Polri yang baru; f. Membangun kerja sama melalui sinergi polisional yang proaktif dalam rangka  penegakkan hukum; g. Mempercepat perubahan budaya Polri dengan memacu perubahan mindset dan culture set Polri; h. Menggelar SPK di berbagai sentra kegiatan publik; i. Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE); j. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Terpadu serta persiapan pengamanan Pemilu 2014.
Hasil yang dicapai :
Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional telah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada bulan Mei tahun 2010, terhadap 4 unsur pokok area perubahan, yaitu: quick wins, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Hasil rangkuman penilaian dari tim Independen ini menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai Polri adalah baik, yaitu sebesar 3.63, dengan kesimpulan bahwa Polri telah siap untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Penilaian secara masing-masing unsur, didapati bahwa program quick wins Polri memperoleh nilai yang paling baik, yaitu 3,88, dibandingkan dengan 3 (tiga) unsur yang lainnya (kelembagaan 3,66; sdm 3,55; dan tatalaksana 3,42), ini menunjukkan upaya Polri dalam melakukan program quick wins yang dapat berdampak nyata dirasakan masyarakat telah cukup membuahkan hasil. Program quick wins ini, terutama yang terkait dengan peningkatan pelayanan untuk quick respons sabhara, transparansi pelayanan di bidang SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan di bidang penyidikan dan transparansi pelayanan di bidang rekruitmen anggota Polri. Adapun pencapaian 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I.

Dikutif dari : http://meilinamabespolri.blogspot.com/2012/03/reformasi-birokrasi-polri.html

Galeri

ka sespimti.jpg

Who's Online

We have 124 guests and no members online

Joomla Templates - by Joomlage.com