Berita Terbaru Sespim
-
27.08.10
REFORMASI POLRI MENUJU POLISI SIPIL ( CIVILIAN POLICE) YANG DEMOKRATIK, PROFESSIONAL, DAN AKUNTABEL Reformasi…
-
27.08.10
MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM / DISKRESI PENYIDIK POLRI Wewenang penyidik Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah…
|
Kegiatan Terbaru Sespim
|
|
Medan (Medan Pos) - Kantor polisi harus menjadi tempat yang nyaman bagi setiap orang yang masuk ke dalamnya. Demikian dikatakan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Oegroseno, di acara spesial talkshow yang berlangsung di Studio 2 Starnews 102.6 FM, Jalan T Amir Hamzah, Medan, Kamis (19/8) sekira pukul 09.30 WIB.Kapolda mengatakan, seharusnya masyarakat yang masuk ke kantor polisi merasa nyaman di ... Berita Umum - Nusantara | Kamis, 2 September 2010 SELENGKAPNYA
|
 Jaga Regenerasi, Pengganti Kapolri Ideal Lulusan Akpol 77-78Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri akan memasuki masa pensiun pada bulan Oktober mendatang. Untuk menjaga regenerasi di tubuh Polri, maka Kapolri mendatang harus merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan tahun 1977 hingga 1978."Kapolri saat ini kan berasal dari angkatan 74. Idealnya penggantinya berasal dari angkatan 77 dan 78," ujar pengamat kepolisian Alfons Loemau, ... Berita Umum - Nusantara | Jumat, 27 Augustus 2010 SELENGKAPNYA
|
 Edmon Ilyas Tuding Raja Erizman Buka Blokir Rekening GayusMantan Direktur II Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Edmon Ilyas membantah telah memerintahkan penyidik untuk membuka blokir rekening Gayus Tambunan. Edmon menyebut Direktur Eksus yang baru, yakni Brigjen Pol Raja Erizman yang membukanya."Saya tidak tahu. Waktu saya masih menjadi Direktur II Eksus saya tidak menyetujui pembukaan blokir. Serah ... Berita Umum - Nusantara | Jumat, 27 Augustus 2010 SELENGKAPNYA
|
|
REFORMASI POLRI MENUJU POLISI SIPIL ( CIVILIAN POLICE) YANG DEMOKRATIK, PROFESSIONAL, DAN AKUNTABEL Reformasi Polri diawali dengan Inpres No. 2 Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 yang kemudian dikukuhkan dengan ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta ketetapan MPR RI No. VV/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Pemisahan tersebut memiliki momentum yang baik bagi Polri untuk ... Berita Seputar Sespim | Kamis, 26 Augustus 2010 SELENGKAPNYA
|
|
MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM / DISKRESI PENYIDIK POLRI Wewenang penyidik Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dengan tegas oleh UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Oleh karena itu secara yuridis normatif, segala kegiatan penyelidikan dan penyidikan telah diatur ketentuan mana yang boleh dilakukan oleh penyidik dan mana ketentuan yang tidak boleh dilakukan, dengan ketentuan apabila dilanggar barang tentu secara ... Berita Seputar Sespim | Kamis, 26 Augustus 2010 SELENGKAPNYA
|
 SERTIJAB KAPOLRESTABES SURABAYA DI MAPOLDA JATIM Tongkat komando Polrestabes Surabaya hari ini resmi berganti dari, Kombes Pol Ike Edwin ke Kombes Pol Coki Manurung.Serah terima jabatan (sertijab) itu akan dipimpin Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti di gedung Tri Brata Mapolda Jatim. "Ya, sertijabnya sekitar pukul 09.00 WIB di ... Berita Umum - Nusantara | Rabu, 25 Augustus 2010 SELENGKAPNYA
|
 Mabes Polri Tak Masalah Jika KPK Ingin Usut Rekening GendutMabes Polri merasa sudah cukup dalam penelusuran rekening gendut yang diduga dimiliki beberapa perwiranya. Polri pun tak keberatan jika KPK hendak melakukan pengusutan."Tidak ada masalah. Kan ada aturan hukumnya," ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi, usai buka puasa bersama di Jakarta, Selasa (24/8/2010). Menurut Ito, polri... Berita Umum - Nusantara | Rabu, 25 Augustus 2010 SELENGKAPNYA
|
|
JAKARTA - Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, kepemimpinan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri benar-benar diuji publik. Bertubi-tubi masalah yang menjadi perhatian utama masyarakat harus dihadapi Polri.BHD dan jajarannya bisa dibilang hampir tak sempat bernafas lega. Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen pada Maret 2009 menjadi pertaruhan besar bagi jajaran reserse Polri. Saat itu, alur dan bukti-bukti mengarah pada keterlibatan Antasari Azhar, Ketua ... Berita Umum - Nusantara | Senin, 23 Augustus 2010 SELENGKAPNYA
|
|
Yogyakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta AAGN Ary Dwipayana menilai Polri sebagai institusi keamanan sipil akan lebih efektif bila berada di bawah kementerian dan tidak langsung di bawah presiden."Selama ini Kapolri sering melontarkan pernyataan politik sehingga akan lebih efektif bila Polri berada di bawah kementerian, bisa Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan," kata Ary Dwipayana di ... Berita Umum - Nusantara | Minggu, 22 Augustus 2010 SELENGKAPNYA
|
|
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, menyatakan, Republik Indonesia sebagai Negara Berdaulat, ternyata harus tunduk kepada Singapura dalam kedaulatan di bidang `cyber` atau teknologi informasi (TI)."Saya sependepat, bahwa saat ini RI sebagai Negara Berdaulat, ternyata tidak berdaulat di ranah `cyber` yang digunakan oleh anak bangsa sendiri," katanya kepada ANTARA di Jakarta, ... Berita Umum - Nusantara | Sabtu, 21 Augustus 2010 SELENGKAPNYA
|
|
|
|
|
|
Berita dan Informasi Iptek
|
Info Gempa BMG
|
Info Humas Mabes Polri
|
|